masa orde baru

A.     MASA ORDE BARU

Masa orde baru merupakan masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dalam negara Republik Indonesia.

B.     PELAKSANAAN POLITIK DALAM NEGERI

a.       Pembentukan Kabinet Pembangunan

Kabinet awal pada masa peralihan kekuasaan (28 Juli 1966) adalah Kabinet AMPERA dengan tugas yang dikenal dengan nama Dwi Darma Kabinet Ampera yaitu untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional.

Program Kabinet AMPERA yang disebut Catur Karya Kabinet AMPERA adalah sebagai berikut.

1.      Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan.

2.      Melaksanakan pemilihan Umum dalam batas waktu yakni 5 Juli 1968

3.      Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan

nasional        

4.      Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

b.      Pembubaran PKI dan Ormasnya

Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan, ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :

·         Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..

·         Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

·         Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

c.       Peran Ganda ABRI

Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

d.      Pemasyarakatan P4

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.

Tahun 1978 diselenggarakan penataran P4.Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.

C.     KEHIDUPAN POLITIK DALAM NEGERI

a.       Penyederhanaan Partai Politik

Salah satu ciri Orde Lama adalah banyaknya partai politik yang tumbuh di Indonesia dan masing-masing memiliki ideologi sendiri & saling menjatuhkan.Sedangkan, Orde Baru mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah partai politik di Indonesia. Dan partai-partai politik yang hampir sama asas dan kepentingannya diharuskan mengadakan pembaruan (fusi).

b.      Menerapkan Demokrasi Pancasila melalui Pemilu

Dalam orde baru, dilaksanakan Pemilihan Umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali (kecuali th.1971-1977 yang dilaksanakan selang 6 tahun).

Orde Baru telah melaksanakan 6 kali pemilu, tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Pada pemilu pertama th. 1971, diikuti oleh 10 peserta ( 9 parpol dan 1 golongan karya ).Parpol-parpol tersebut diantaranya :IPKI, Murba, Islam Perti, NU, Katholik, Parkindo, PNI, PSII.Organisasi Golongan Karyanya adalahSekretariat Bersama Golongan Karya ( Sekber Golkar ).

Akan tetapi, dalam pemilu selanjutnya hanya diikuti oleh 2 parpol ( PPP dan PDI ) dan 1 golongan karya.Disebabkan adanya penyederhanaan parpol oleh pemerintah Orde Baru.Pada kenyataannya, dalam 6 kali Pemilu Orde Baru, Golkar selalu menjadi pemenang.

D.    KEHIDUPAN POLITIK LUAR NEGERI

Mengabdikan diri kepada kepentingan nasional.Bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera, serta melakukan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

a.       Indonesia Kembali menjadi Anggota PBB

Indonesia pernah menjadi anggota PBB ke-60 tanggal 28 September 1950.

Keuntungan :

a.       A. Masalah Irian Barat dapat terselesaikan

b.      B. Terciptanya kerjasama Indonesia dengan badan-badan PBB dalam bidang pembangunan.

Dalam perkembangannya, Indonesia TIDAK PUAS dan akhirnya KELUAR tanggal 1 Januari 1965 karena terjadi Konfrontasi dengan Malaysia.Akibatnya, ruang gerak Indonesia di dunia internasional menjadi sempit dan dikucilkan. Sehinga pada MASA ORDE BARU,, hubungan organisasi Internasional mulai diperbaiki. Atas dasar politik luar negeri bebas-aktif,, Indonesia kembali menjadi anggota PBB tanggal 28 September 1966.

b.      Indonesia Aktif di PBB

Keaktifan Indonesia di PBB ditunjukkan saat Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, menjadi ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang 1974.

c.       Normalisasi Hubungan Indonesia-Malaysia

Normalisasinya dimulai dengan dilaksanakannya perundingan di Bangkok pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1966.Pihak Indonesia diwakili oleh Menlu Adam Malik.Pihak Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak.Menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok (Bangkok Agreement), ditanda-tangani di Jakarta 11 Agustus 1966.

ISI PERSETUJUAN BANGKOK:

·         Rakyat Sabah dan Serawak memperoleh kesempatan untuk menegaskan kembali keputusan mereka mengenai kedudukan kedua wilayah itu dalam Federasi Malaysia.

·         Pemerintah Indonesia dan Malaysia menyetujui pemulihan hubungan diplomatik.

·         Indonesia dan Malaysia menghentikan tindak permusuhan.

E.     PEMBANGUNAN NASIONAL INDONESIA

Langkah pertama yang diambil yaitu Menciptakan stabilitas nasional yang mantap, yang meliputi stabilitas politik dan ekonomi.

Agar tercapai stabilitas politik, maka tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Letnan Jenderal Soeharto.  Berdasar ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967, tanggal 12 Maret 1967, Letnan Jend. Soeharto diambil sumpahnya dan dilantik sebagai Presiden RI.

Untuk melaksanakan pembangunan, Presiden Soeharto pada tanggal 6 Juni 1968 membentuk Kabinet Pembangunan menggantikan Kabinet Ampera.Sebelumnya, usaha stabilitas ekonomi dan keuangan pada Kabinet Ampera, memiliki sasaran :

a. Pengendalian Inflasi

b. Pencukupan kebutuhan pangan dan sandang

c. Rehabilitasi pra-sarana ekonomi

d. Peningkatan kegiatan ekspor

Soeharto sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun maka dibentuklah kabinet yang baru dengan nama Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut dengan Pancakrida, yang meliputi:

a.       Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi

b.      Penyusunan dan pelaksanaan Rencana   Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama

c.       Pelaksanaan Pemilihan Umum

d.      Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September

e.       Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari pengaruh PKI.

Pelaksanaannya pembangunan nasional dilakukan secara bertahap yaitu:

1.       Jangka panjang mencakup periode 25 sampai 30 tahun

2.      Jangka pendek mencakup periode 5 tahun (Pelita/Pembangunan Lima Tahun), merupakan jabaran lebih rinci dari pembangunan jangka panjang sehingga tiap pelita akan selalu saling berkaitan/berkesinambungan

Selama masa Orde Baru terdapat 6 Pelita, yaitu :

1.      Pelita I

Dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru. Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

2.      Pelita II

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun.

3.      Pelita III

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan.

Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

•      Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

•      Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

•      Pemerataan pembagian pendapatan

•      Pemerataan kesempatan kerja

•      Pemerataan kesempatan berusaha

•      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

•      Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

•      Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

4.      Pelita IV

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Titik beratnya adalah sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri.

5.      Pelita V

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Titik beratnya pada sektor pertanian dan industri. Indonesia memiki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8 % per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya.

6.      Pelita VI

Dilaksanakan pada tanggal 1 April 1994 hingga 31 Maret 1999. Titik beratnya masih pada pembangunan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh.

F.      KEKURANGAN SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU

1.      Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

2.      Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

3.      Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, terutama di Aceh dan Papua

4.      Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

5.      Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin)

6.      Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

7.      Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

8.      Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

9.      Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program "Penembakan Misterius"

10.  Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

11.  Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia

12.  Menurunnya kualitas tentara

G.    KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN ORDE BARU

1.      Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.565

2.      Sukses transmigrasi

3.      Sukses KB

4.      Sukses memerangi buta huruf

5.      Sukses swasembada pangan

6.      Pengangguran minimum

7.      Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

8.      Sukses Gerakan Wajib Belajar

9.      Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

10.  Sukses keamanan dalam negeri

11.  Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

12.  Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

H.    PERKEMBANGAN INDUSTRI-EKONOMI ORDE BARU

1.      Industri di Indonesia

Kegiatan industri yang diusahakan Indonesia dikelompokkan menjadi dua :

a. Industri Pertanian

b. Industri Non-Pertanian

Misalnya : industri semen, besi-baja, perakitan kendaraan bermotor, elektronika, kapal laut, pesawat terbang.

2.      Potensi Agrobisnis

a.       Indonesia memiliki sumber daya agroklimat yang terlengkap di dunia, misal : agroklimat perairan, tropis, sub-tropis. Sehingga hampir dipastikan semua komoditas agrobisnis dunia dapat dihasilkan di Indonesia.

b.      b. Indonesia memiliki keaneka-ragaman sumber daya hayati terbesar di dunia, misal : minyak kelapa, minyak sawit, karet, kakao, perikanan.

c.       Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai keaneka-ragaman pendidikan.

d.      Indonesia memiliki lembaga penelitian dan pengembangan agrobisnis yang didukung SDM yang berkualitas.

e.       Lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang mempunyai pengetahuan membangun agrobisnis.

Pada masa Demokrasi Terpimpin, negara bersama aparat ekonominya mendominasi seluruh kegiatan ekonomi sehingga mematikan potensi dan kreasi unit-unit ekonomi swasta. Sehingga, pada permulaan Orde Baru program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Tindakan pemerintah ini dilakukan karena adanya kenaikan harga pada awal tahun 1966 yang menunjukkan tingkat inflasi kurang lebih 650 % setahun. Hal itu menjadi penyebab kurang lancarnya program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah menempuh cara sebagai berikut.

1. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi

2. Kerja Sama Luar Negeri

3. Pembangunan Nasional

I. RUNTUHNYA ORDE BARU

Kronologi Jatuhnya Kekuasaan Orde Baru

·         22 Januari 1998 : Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS hingga mencapai Rp16.000,00.

·         2 Februari 1998 : Presiden Soeharto mengangkat Wiranto sebagai panglima ABRI.

·         10 Maret 1998 : Seoharto kembali terpilih menjadi presiden yang ke-7 kalinya, di damping wakil presiden B.J Habibie.

·         4 Mei 1998 : Harga bahan bakar minyak naik hingga 71%.

·         9 Mei 1998 : Presiden Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara berkembang.

·         12 Mei 1998 : Tragedi Trisakti, 4 orang mahasiswa Trisakti tewas.

·         13 Mei 1998 : Kerusuhan massa terjadi di Jakarta dan Solo, Soeharto memutuskan untuk kembali ke Indonesia.

·         14 Mei 1998 : Demonstrasi bertambah besar hampir diselurh kota-kota besar di Indonesia.

·         18 Mei 1998 : Ketua MPR/DPR, ketua umum Harmoko mengeluarkan pernyataan agar Soeharto mundur dari jabatannya, mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR.

·         19 Mei 1998 : Presiden Soeharto berbicara di depan TVRI ia menyatakan tidak akan mengundrukan diri tetapi akan merombak cabinet dan membentuk Komite Reformasi.

·         20 Mei 1998 : Amien Ras membatalkan rencana demonstrasi besar-besaran di Monas karena di jaga ketat.

·         21 Mei 1998 : Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pukul 19.00 WIB, wakil presiden B.J Habibie menjadi presiden yang baru.

Faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan orde baru:

1.      Krisis Ekonomi dan Moneter

Pada waktu krisis melanda Thailand, keadaan Indonesia masih baik. Inflasi rendah, ekspor masih surplus sebesar US$ 900 juta dan cadangan devisa masih besar, lebih dari US$ 20 B. Banyak perusahaan besar menggunakan hutang dalam US Dollar. Ini merupakan cara yang menguntungkan ketika Rupiah masih kuat. Hutang dan bunga tidak jadi masalah karena diimbangi kekuatan penghasilan Rupiah.

Akan tetapi, setelah Thailand melepaskan kaitan Baht pada US Dollar, Indonesia sangat merasakan dampak paling buruk. Hal ini disebabkan oleh rapuhnya fondasi Indonesia dan banyaknya praktik KKN serta monopoli ekonomi. Pada tanggal 1 Juli 1997 nilai tukar rupiah turun dari Rp2.575,00 menjadi Rp2.603,00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997 nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika mencapai Rp5.000,00 per dollar, bahkan pada bulan Maret 1998 telah mencapai Rp16.000,00 per dollar Amerika Serikat.

Factor lain yang menyebabkan krisis ekonomi di Indonesia adalah masalah utang luar negeri, penyimpangan terhadap pasal 33 UUD 1945, dan pola pemerintahan yang sentralistik.

a.   Utang Luar Negeri Indonesia

Utang luar negeri Indonesia tidak sepenuhnya merupakan utang negara, tetapi sebagian merupakan utang swasta. Utang yang menjadi tanggungan negara hingga 6 Februari 1998 yang disampaikan oleh Radius Prawira pada sidang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang dipimpin oleh Presiden Soeharto di Bina Graha mencapai 63,462 milliar dollar AS, sedangkan utang pihak swasta mencapai 73,962 milliar dollar AS.

b.   Penyimpangan Pasal 33 UUD 1945

Dalam pasal 33 UUD 1945 tercantum bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat ditafsirkan bukan merupakan kemakmuran orang per orang, melainkan kemakmuran seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sistem ekonomi yang berkembang pada masa Orde Baru adalah sistem ekonomi kapitalis yang dikuasai oleh para konglomerat dengan berbagai bentuk monopoli, oligopoly, dan diwarnai dengan korupsi dan kolusi.

c.   Pola Pemerintahan Sentralistis

Pemerintahan Orde Baru dalam melaksanakan sistem pemerintahan bersifat sentralistis, artinya semua bidang kehidupan berbangsa dan bernegara diatur secara sentral dari pusat pemerintahan (Jakarta), sehingga peranan pemerintah pusat sangat menentukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Selain pada bidang ekonomi, politik sentralistis ini juga dapat dilihat dari pola pemeberitaan pers yang bersifat Jakarta-sentris. Disebut Jakarta-sentris karena pemberitaan yang berasal dari Jakarta selalu menjadi berita utama. Jakarta selalu dipandang sebagai pusat berita penting yang bernilai berita tinggi. Berbagai peristiwa yang berlangsung di Jakarta atau yang melibatkan tokoh-tokoh Jakarta dipandang sebagai berita penting dan berhak menempati halaman pertama.

2.     Krisis Politik

Pada dasarnya secara de jure (secara hukum) kedaulatan rakyat tersebut dilakukan oleh MPR sebagai wakil-wakil dari rakyat, tetapi ternyata secara de facto (dalam kenyataannya) anggota MPR sudah diatur dan direkayasa, sehingga sebagian besar anggota MPR tersebut diangkat berdasarkan pada ikatan kekeluargaan (nepotisme).

Mengakarnya budaya KKN dalam tubuh birokrasi pemerintahan, menyebabkan proses pengawasan dan pemberian mandataris kepemimpinan dari DPR dan MPR kepada presiden menjadi tidak sempura. Unsure legislative yang sejatinya dilaksanakan oleh MPR dan DPR dalam membuat dasar-dasar hukum dan haluan negara menjadi sepenuhnya dilakukan oleh Presiden Soeharto. Karena keadaan tersebut, mahasiswa yang didukung oleh dosen dan rektornya mengajukan tuntutan untuk mengganti presiden, reshuffle cabinet, dan menggelar Sidang Istimewa MPR serta melaksanakan pemilu secepatnya.

Salah satu penyebab mundurnya Soeharto adalah melemahnya dukungan politik, yan telihat dari pernyataan politik Kosgoro yang meminta Soeharto mundur. Pernyataan Kosgoro pada tanggal 16 Mei 1998 tersebut diikuti dengan pernyataan Ketua Umum Golkar, Harmoko yang pada saat itu juga menjabat sebagai ketua MPR/DPR Republik Indonesia meminta Soeharto untuk mundur.

3.     Krisis Kepercayaan

Dalam pemerintahan Orde Baru berkembang KKN yang dilaksanakan secara terselubung maupun secara terang-terangan. Hal terseut mengakibatkan munculnya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dan ketidakpercayaan luar negeri terhadap Indonesia.

Kepercayaan masyarakt terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto berkurang setelah bangsa Indonesia dilanda krisis multidimensi. Kemudian muncul bderbagai aksi damai yang dilakukan oleh para masyarakat dan mahasiswa. Para mahasiswa semakin gencar berdemonstrasi setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos angkutan pada tanggal 4 Mei 1998. Puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998 di Universitas Trisakti Jakarta. Aksi mahasiswa yang semula damai berubah menjadi aksi kekerasan setelah tertembaknya empat mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulya Lesmana, Heri Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.

4.    Krisis Sosial

Ada dua jenis aspirasi dalam masyarakat, yaitu mendukun Soeharto atau menuntut Seoharto turun dari kursi kepresidenan. Kelompok yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur diwakili oleh mahasiswa. Kelompok mahasiswa ini memiliki cita-cita reformasi terhadap Indonesia. Organisasi yang mendukung mundurnya Presiden Soeharto diantaranya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Forum Kota (Forkot).

5.    Krisis Hukum

Banyak ketidakadilan yang terjadi dalam pelaksanaan hukum pada masa pemerintahan Oede Baru. Seperti kekuasaan kehakiman yang dinyatakan pada pasal 24 UUD 1945 bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif). Namun pada saat itu, kekuasaan kehakiman dibawah kekuasaan eksekutif. Hakim juga sering dijadikan sebagai alat pembenaran atas tindakan dan kebijakan pemerintah atau sering terjadi rekayasa dalam proses peradilan, apabila peradilan itu menyangkut diri penguasa, keluarga kerabta, atau para pejabat negara. Reformasi menghendaki penegakan hukum secara adil bagi semua pihak sesuai dengan  prinsip negara hukum.

SOAL

1.      Masa kepemimpinan nasional yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen merupakan pengertian dari... .

a.       Orde pembangunan           d. Revolusi

b.      Orde baru                          e. Reformasi

c.       Modernisasi                       jawaban: b

2.      Program kerja kabinet Ampera dikenal dengan... .

a.       Dwi Karya                                    d. Panca Karya

b.      Tri Karya                           e. Sapta Karya

c.       Catur Karya                      jawaban: c

3.      Berkaitan dengan penataan politik luar negeri, Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal... .

a.       7 Januari 1965                   d. 28 September 1966

b.      15 Januari 1966                 e. 11 Agustus 1966

c.       17 Agustus 1966               jawaban: d

4.      Salah satu langkah yang diambil kabinet Ampera adalah mengakhiri konflik dengan Malaysia pada tanggal....

a.       7 Januari 1965                   d. 28 September 1966

b.      15 Januari 1966                 e. 11 Agustus 1966

c.       17 Agustus 1966               jawaban: e

5.      Berakhirnya konflik Indonesia-Malaysia tertuang dalam... .

a.       Persetujuan Jakarta 1966              d. Persetujuan Kuala Lumpur 1966

b.      Deklarasi Bangkok 1966               e. Deklarasi Manila 1967

c.       Persetujuan Bangkok 1967           jawaban: c

6.      Kabinet yang dibentuk untuk mengantikan kabinet Ampera adalah... .

a.       Kabinet Pembangunan                  d. Kabinet gotong royong

b.      Kabinet Wilopo                             e. Kabinet Indonesia bersatu

c.       Kabinet Ali I                                 jawaban: a

7.      Tugas kabinet Pembangunan disebut... .

a.       Pancasila               d. Pancawarga

b.      Pancawarsa           e. Pancausaha

c.       Pancakrida                        jawaban: c

8.      Tugas kabinet Pembangunan, kecuali... .

a.       Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi

b.      Pelaksanaan Pemilihan Umum

c.       Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September

d.      Penyusunan dan pelaksanaan Rencana   Pembangunan Lima Tahun Tahap pertama

e.       Memajukan Indonesia

Jawaban: e

9.      Kelebihan sistem orde baru, kecuali... .

a.       Sukses transmigrasi

b.      Sukses KB

c.       Sukses memerangi buta huruf

d.      Sukses swasembada pangan

e.       Sukses ketahanan politik

Jawaban: e

10.  Kekurangan sistem pemerintahan orde baru, kecuali... .

a.       Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

b.      Bertambahnya kesenjangan sosial

c.       Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

d.      Menurunnya kualitas tentara

e.       Meningkatnya kualitas pendidikan

Jawaban: e